WI Kerjasama Kesbangpol Sosialisasi SKB 3 Menteri Tentang Ahmadiyah

 

Meskipun pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, serta Jaksa Agung, tentang pelarangan paham Ahmadiyah di Indonesia. Namun, SKB 3 Menteri belum bisa membubarkan Ahmadiyah. Bahkan, sekadar menghalangi gerakan dakwahnya saja, belum mampu.

Demikian, wacana yang berkembang dalam Sosialisasi SKB 3 Menteri yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat  Wahdah Islamiyah (DPP WI bekerjasama Dirjen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri. Sosialisasi berlangsung, Kamis/21 Mei 2008 di Balai Pendidikan Luar Sekolah (BPLSP), dihadiri kurang lebih 200 orang, utusan dari Ormas Islam, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan, dan Mubaligh se Sulselbar.

Menurut Ketua Panitia ust. Ir. Muh. Qasim Saguni, Sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisakan SKB 3 Menteri tentang kesesatan Ahmadiyah. Selainitu, lanjut Sekjend DPP WI, juga sebagai upaya membina dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pemahaman Ahmadiyah. Sementara itu, Sekertaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel Prof. Dr. H. Muh. Ghalib, MA,  yang membuka kegiatan ini, menilai bahwa sebenarnya, SKB ini belum memuaskan umat tentang pelarangan Ahmadiyah di Indonesia.

Pasalnya, papar staf Pengajar UIN Makassar ini, dalam SKB belum tegas melarang pemahaman Ahmadiyah di Indonesia. Namun, lanjut Ghalib, masih bersifat sebagai pelarangan terhadap berbagai aktivitas Ahmadiyah. Padahal yang dibutuhkan umat, yakni pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. Meski, begitu, menurut Ghalib, SKB  tetap harus diapresiasi sebagai sebuah upaya yang baik dari pemerintah, serta sebagai upaya bagian dari dakwah untuk membina pengikut Ahmadiyah secara khusus, serta umat pada umumnya.

Senada dengan, Prof. Ghalib, Drs. Kamaruddin yang mewakili Kanwil Depag, juga menilai perlunya ketegasan dari pemerintah, sebab, saat ini pengikut Ahmadiyah sudah cukup banyak, dan berkembang di Indonesia. Namun, bagi kepala Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sulsel, Drs. H. Tautoto, T.R. , M.Si tindakan tegas ini, tidak boleh mengganggu ketertiban masyarakat.

Olehnya itu, Pemerintah lanjut Tautoto, telah membentuk beberapa forum untuk mengantisipasi muncul tindakan, yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, seperti forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Forum Pembaharuan Bangsa (FPK).

Meski, berbagai upaya pelarangan Ahmadiyah oleh pemerintah, ormas, masyarakat. Tapi, Ahmadiyah, menurut Ketua MUI Makassar, AGH. Muh. Ahmad, tetap saja bersikeras untuk mempertahankan dan menyebarkan ajarannya. Olehnya itu, lanjut Ketua Umum DPP IMMIM ini, SKB yang sudah hampir satu tahun ini, harus dievaluasi.

Hal ini, juga diamini peserta lainnya, Ir. Idris Parakkasi, MM, bahwa SKB ini harus dievaluasi umat. Selain itu, lanjut Direktur Baitul Maal Wa Tanwin (BMT ) Al Amin ini, umat juga harus membentuk tim verifikasi tentang keberadaan SKB, sebagai acuan untuk menindak tegas paham sesat ini.

Apapun, hasil evaluasinya, menurut salah seorang peserta  Sofiyan, pemerintah harus menindak tegas pemahaman sesat  ini. Sebab, lanjut salah seorang da’I WI di Majene Sulbar ini, penyebaran pemahaman ini tidak pernah berhenti, atau mati. Bahkan, cenderung terus berkembang.

Olehnya itu, ke depan menurut Wakil Ketua Umum DPP WI, ust. Muh. Ikhwan Abdul Jalil, Lc, ormas Islam, da’I harus seia sekata dalam mengupayakan pembubaran Ahmadiyah ini. Selain itu, papar ust. Ikhwan, umat juga tetap harus melakukan pembinaan terhadap Jemaat Ahmadiyah ini. Foto Dokumentasi

 

 

Artikulli paraprakLitbang PSDM Gelar Pelatihan EO dan Protokoler
Artikulli tjetërMUI: SKB tentang JAI Tidak Efektif

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini