Wawancara Khusus Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah Terpilih

Wawancara Khusus Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah Terpilih

Sejumlah agenda dan rekomendasi untuk pembangunan kesejahteraan umat, dirumuskan dalam Muktamar Kedua Wahdah Islamiyah yang berakhir 19 Desember lalu. Menariknya, Organisasi  yang berbasis di Sulsel ini menetapkan sebuah keputusanyang berbeda di sepanjang sejarah berdirinya. Pimpinan Umum yang terpilih dalam Muktamar tersebut, Zaitun Rasmin, menjabat sampai akhir hayatnya. Dia juga merangkap sebagai Ketua Umum, yang menjalankan tugas dan operasional organisasi dalam lima tahun ke depan.

Bagaimana prospek Wahdah Ke Depan? berikut Wawancara wartawan FAJAR, Hasbi Zainuddin, dengan Zaitun Rasmin :

Selamat telah terpilih menjadi Pimpinan Umum DPP Wahdah Islamiyah.

Sebenarnya kurang tepat jika diberi selamat. Menjadi pimpinan itu punya banyak beban. Banyak amanah yang harus kami jalankan. Kalau disuruh memilih, saya sebenarnya tidak mau, karena ini tugasnya berat. Karena itu lebih baik doakan saya, supaya tugas dan pekerjaan ini bisa sukses berjalan.

Kepemimpinan Wahdah Islamiyah telah mengalami perubahan. Ada Pimpinan Umum yang bertugas sepanjang usia, dan Ada ketua umum, yang menjabat sepanjang periode. Seperti apa wewenangnya?

Para anggota Wahdah Islamiyah, menginginkan saya tidak sekadar menjadi ketua tapi menjadi pemimpin. Ketua itu beda dengan pemimpin. Ketua itu lebih banyak mengatur, dan mengorganisasi. Mereka ingin Wahdah ini punya pemimpin, dalam artian orang yang betul-betul mengayomi, bisa berperan layaknya seorang bapak. Pemimpin seperti yang dipraktekkan dalam tradisi islam di masa nabi.

Kami di keluarga besar Wahdah Islamiyah, juga tidak ingin terlalu mempersoalkan dan disibukkan masalah kepemimpinan. Sehingga, anggota WI memilih untuk menunjuk pimpinan umum yang menjabat sampai akhir usianya.

Ada beberapa rekomendasi yang dirumuskan dalam Muktamar. Salah satunya, meminta pemerintah untuk memasukkan ekonomi islam dalam kurikulum pendidikan nasional. Bagaimana itu direalisasikan?

Tugas kita di Wahdah Islamiyah memang mengingatkan kepada pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, untuk selalu menjaga dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Kami melihat, konsep ekonomi islam paling tepat dijalankan untuk menjamin kesejahteraan, kemakmuran, termasuk kebahagiaan antara umat dan bangsa. Karena itu, ekonomi islam penting untuk diajarkan dalam setiap jenjang pendidikan. Ini kita lakukan dengan mengajukan usulan-usulan kepada pemerintah khusunya legislatif, dan merumuskan konsep-konsep materi kurikulum ekonomi islam.

Apa keunggulan yang ditawarkan ekonomi islam?

Ekonomi Islam memiliki prinsip keadilan ekonomi, memberi kesempatan yang sama kepada semua tingkat dan golongan, serta menjunjung tinggi kejujuran. Ekonomi islam juga menerapkan nilai-nilai syariat dalam ekonomi, termasuk menjauhi riba.

Karena itu, kita ingin ada konsistensi antara pemerintah maupun umat untuk bisa merealisasikannya. Apalagi, sudah terbukti, ekonomi islam telah memberi pengaruh yang baik. Transaksi keuangan dalam ekonomi syariah banyak memudahkan umat. Dan saya kira, wajar lah kalau kita ingin ekonomi islam itu bisa diajarkan, orang muslim Mayoritas di Indonesia.

Ada juga rekomendasi untuk menyikapi aliran-aliran sesat?

Iya, tapi kita harus memilih cara yang tepat untuk menghadapinya. Kita tidak ingin hanya seperti ingin memadamkan kebakaran. Saya kira terlalu banyak energi yang habis kalau kita mau ribut terus. Paling baik dilakukan adalah membentengi umat dengan akidah. Kita intens menanamkan akidah islam yang kuat kepada masyarakat. Memberi pembinaan islam secara intensif, tanamkan ajaran-ajaran AlQur’an dan Sunnah, di setiap pengajian-pengajian secara lebih spesifik. Kalau hanya pengajaran, mereka mudah dipengaruhi. Tapi kalau dilakukan pembinaan, dan ajarkan yang benar akan terbentuk karakter untuk bisa mengetahui, dan menentukan pilihan mana yang benar dan yang salah sesuai ajaran islam. Ulama bilang, ajarkan yang benar, mereka akan tahu yang salah.

Bagaimana relasi WI dengan pemerintah?
Pada pembukaan Muktamar, kita sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal), dan Kementerian Sosial. Pada intinya, nota kesepahaman itu untuk kepentingan umat.

Kita juga siap bekerjasama dengan pihak manapun, untuk kepentingan umat dan bangsa, apalagi pemerintah. Pemerintah dalam pandangan kami adalah mitra. Bermitra berarti kita harus bekerjasama. Pada intinya, kesepahaman dengan dua kementerian itu akan dirumuskan ke dalam program-program yang akan kita manfaat-kan dengan sebaik-baknya. Satu hal saya tambahkan, walau begitu Wahdah tetap kritis terhadap terhadap hal-hal yang tidak benar dan keliru.

Perkembangan Wahdah Islamiyah dalam beberapa tahun terakhir cukup pesat. Menariknya, basisnya ada di Sulsel. Bagaimana rencana ke depan?

Ini yang kami syukuri. Sekalipun kita lahir di Timur, tapi kita mendapat penerimaan yang baik di daerah lain, termasuk Jawa. Ini menjadi pertanda bahwa daerah ini (Sulsel) cukup potensial. Banyak tokoh-tokoh besar lahir di sini. Karena itu, potensi-potensi lokal ini kita tentu manfaatkan, untuk menambah jumlah kader yang lebih banyak. Setelah Muktamar di sini, kita berencana untuk melaksanakan Muktamar ketiga di Jawa.

Apakah Wahdah ikut mendukung agenda Pemerintah dalam penanganan korupsi, pornografi dan pornoaksi, serta pemberantasan terorisme?
Tentu saja. Salah satu rekomendasi kita adalah agenda-agenda tersebut. Khusus terorisme, kita berusaha meyakinkan, cara paling baik untuk mengatasinya adalah dengan pendekatan. Pendekatan dengan memberikan penyadaran-penyadaran. Kami yakin, terorisme itu tidak sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia, termasuk mereka (teroris). Kita yakin, terorisme tidak akan tumbuh subur. Karena itu, jalan terbaik adalah melakukan pendekatan.