Wahdah Imbau Pemerintah Larang Syiah di Indonesia

(Tribun Timur, Selasa 3 November 2009)

MAKASSAR, TRIBUN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wahdah Islamiyah (WI) mendesak kepada pemerintah untuk melarang penyebaran pemahaman Syiah di Indonesia. Ajaran itu dianggap dapat memecah belah kaum Muslimin di Indonesia.

Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah usai menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP Wahdah Islamiyah di gedung serabaguna LAN, Antang, Makassar, Minggu (1/11) lalu.

"Kalau Syiah berkembang di Indonesia, kami yakin akan menimbulkan perpecahan di kalangan ummat Islam," kata Zaitun.

Selain Syiah, ormas yang konsen dalam kegiatan dakwah ini juga meminta pemerintah melarang ajaran Ahmadiah, Islam Jamaah, serta paham-paham yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Keputusan itu disampaikan Ketua Umum DPP WI Ustad Zaitun Rasmin usai penutupan Mukernas VI DPP WI. Terdapat delapan poin ketetapan mukernas yang dibacakan Zaitun.

Di antaranya mengenai imbauan kepada masyarakat untuk bertaubat untuk menghindari musibah dan meminta kepada pemerintah memberikan otoritas yang luas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatur urusan agama Islam di Indonesia.
 
Selain itu, WI juga meminta kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi untuk serius menutup situs-situs porno. Dalam lampiran ketetapan nomor: 009/TAP/Mukernas VI-WI/1430 itu, juga direkomendasikan kepada aparat kepolisian untuk menangkap dan dan menghukum pembuat dan pengedar narkoba di Indonesia.

Pesan lain yang paling penting adalah mereka mengutuk keras agresi Israel ke Palestina dan memprotes kebijakan Amerika Serikat yang dianggap diskriminatif terhadap bangsa-bangsa Timur Tengah.

Soal Parpol
Pada kesempatan itu, Zaitun juga menegaskan bahwa WI belum berniat untuk membentuk sebuah partai politik. Fokus DPP WI saat ini adalah membentuk landasan yang kuat agar WI dikenal luas di masyarakat.

Meski demikian, menurut Zaitun, WI akan tetap berperan aktif dalam setiap agenda-agenda politik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Jika ada kader WI yang aktif di salah satu partai politik, kader tersebut akan dinonaktifkan.(rex)

 

Artikulli paraprakWahdah Islamiyah Minta ‘Menteri ‘Penerangan’ Serius Berantas Situs Porno
Artikulli tjetërBEBERAPA PELAJARAN PENTING UNTUK SELURUH UMAT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini