Ormas Sepakat Tolak Revisi UU Penodaan Agama

Pemerintah dan ormas beragama sepakat meminta MK menolak gugatan UU no 1/PNPS/1965. AKKBB mengaku siap menerita tantangan ormas.

Sidang Uji Materi (Judicial Review) digelar hari ini Kamis (4/2) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Acara yang digelar pukul 10.00 WIB itu dihadir dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menag Suryadharma Ali, pihak Departemen Agama (Depag), Forum Umat Islam Indonesia (FUII),  Menkum HAM Patrialis Akbar juga dari Front Pembela Islam (FPI) yang duduk di balkon dan di luar MK.    

Dalam sidang tersebut, Pemerintah, DPR, MUI, dan ormas beragama sepakat agar gugatan UU no 1/PNPS/1965 itu ditolak.

Seperti yang dikatakan Menag, Suryadharma Ali semua pihak sepakat bahwa pemohon, tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan UU tersebut. Menag juga mengatakan tidak ada hak-hak konstitusi pemohon yang potensial dilanggar UU tersebut. Selain itu, selama ini LSM-LSM pemohon tersebut, berkutat pada hukum dan HAM. Bukan dalam ranah agama.

Senada yang disampaikan Menag, kuasa hukum MUI, Luthfi Hakim juga meminta agar MK menolak permohonan uji materi UU tersebut. Menurutnya, LBHI, sejak 40 tahun tidak pernah dirugikan kegiatannya oleh UU tersebut.

“Bagaimana akal sehat bisa menerima argumen mereka,” ujarnya. Dia juga mengatakan, apa yang dilakukan pemohon cenderung aneh. Pasalnya, selama ini tidak bergerak dalam keagamaan. Tetapi dalam permohonanya ke MK, justru memasukkan hal-hal agama.

Agenda sidang hari adalah mendengarkan keterangan pemerintah, DPR serta pihak terkait, seperti Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, kuasa hukum 7 LSM dari koalisi AKKBB yang salah satunya mewakili almarhum Abdurrahman Wahid, pengajuan uji materiil UU tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Siap Tantangan

Sementara itu, dalam pantauan hidayatullah.com, massa ormas datang dengan mengendarai mobil bak terbuka, dilengkapi peralatan pengeras suara untuk orasi, serta spanduk antara lain bertuliskan, “Jangan biarkan MK diperalat untuk melegalkan aliran sesat dan legitimasi aliran agama.”

Di pihak lain, sejumlah tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) yang juga pemohon uji materi UU tersebut ikut hadir. Diantaranya Ulil Absar Abdallah, Luthfi Assyaukanie dan Djohan Effendy yang duduk bersamaan mengikuti prosesi sidang.

Sementara itu, salah satu dari anggota AKKBB, Chairul Anam mengatakan  ia siap menerima tantangan kepada pihak-pihak yang melakukan perlawanan (ormas beragama, red) terhadap uji materiil UU tersebut.

"Menyikapi fenomena adanya pengerahan pendukung, yang 2.000 orang itu, kami berharap ini tidak akan mempengaruhi sembilan hakim untuk bekerja profesional, mandiri dan terbuka," kata Chairul Anam. [sur/www.hidayatullah.com]   

 

Artikulli paraprakPluralisme
Artikulli tjetërTahajjud Call-Wahdah Gelar Daurah Al-Qur’an

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini