Menag: Gagalkan Gugatan Kebebasan Beragama di MK

Menag bersama Menkum HAM tengah menyiapkan argumen hukum  untuk menggugurkan dalil-dalil kelompok kebebasan beragama.

Menteri agama Suryadharma Ali kembali mengajak seluruh ormas Islam dan komponen Islam serta umat beragama untuk bersama-sama menjadi satu kekuatan menggagalkan gugatan sekelompok massa terhadap kebebasan beragama. 
 
“Dengan dukungan dari semua pihak, saya merasa makin kuat dan makin tegar untuk menggagalkan sekelompok orang atau LSM yang menggugat kebebasan beragama ke MK,” tegas Menag dalam pengarahan dan pembekalan terhadap jajaran Kementerian Agama di wilayah Kanwil Sumatera Utara dan sejumlah pimpinan Perguruan Tinggi serta Ormas Islam di Medan, Jumat (29/1) kemarin.
 
Dijelaskan Menag bahwa agama yang diakui di Indonesia ini ada enam. Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.  “Pengakuan terhadap enam agama ini dianggap diskriminatif, kemudian UU no 1 PNPS tahun 1965 dihadap-hadapkan dengan UUD pasal 28 E soal kebebasan oleh sekelompok orang ini,” tegas Menag.  “Ini sangat berbahaya,” tambahnya.
 
Diakui Menag bahwa saat ini pihaknya bersama Menkum HAM tengah menyiapkan argumen-argumen hukum yang tepat untuk menggugurkan dalil-dalil yang digunakan sekelompok orang dalam menggugat kebebasan beragama.
 
“Menteri Agama dan Menkum HAM menjadi kuasa pemerintah terhadap gugatan sekelompok orang ke MK soal kebebasan beragama. Saya minta bantuan pada PBNU dan seluruh ormas lainnya dan komponen Islam untuk menghadapi gugatan ini bersama-sama,” tegas Menag.
 
Selain itu, Menag juga mengajak seluruh komponen lima agama lainnya untuk bersama-sama menghadapi gugatan ini. Yaitu Kristen, Katolik, Hindhu, Budha dan Konghuchu. “Ini merupakan perjuangan bersama, perjuangan umat beragama. Mari kita hadang ini bersama-sama,” tambah Menag.
 
Diakui Menag bahwa persoalan gugatan ini dampaknya akan lebih dahsyat dari isu Bank Century yang saat ini tengah bergulir. “Jika MK sampai mengabulkan gugatan tersebut, ini bisa menimbulkan reaksi besar dari umat beragama,” tandasnya.
 
Lebih lanjut, menurut Menag, kalau di tanah air kebebasan dibuka seluas-luasnya tanpa batas, maka tentu orang akan mudah melakukan penodaan agama itu sendiri. Sebab, bisa saja dalam waktu cepat ada orang mengaku sebagai dirinya tuhan.
 
Suryadharma Ali mengaku jika kebebasan beragama di negeri ini dibenarkan melalui perundang-undangan, tidak mustahil kementrian agama bakal punya 100 direktorat jendral (Dirjen) untuk mengurusi agama-agama yang ada.
 
"Saya bisa punya 100 Dirjen," kata Suryadharma Ali dalam forum silaturahim dengan jajaran Kanwil Kementrian Agama di Medan.
 
Pada kesempatan yang sama, pihak MUI Sumatera Utara dan seluruh ormas Islam yang ada di Sumatera Utara menyatakan dukungan penuhnya pada sikap yang diambil oleh Menteri Agama.Pada pernyataan sikap bersama yang dibacakan Ketua MUI Sumatera Utara Abdullah Syah, selain mendukung langkah Menag dan Menkum HAM, mereka juga meminta MK untuk menolak gugatan tersebut. [cha, berbagai sumber/www.hidayatullah.com]
Artikulli paraprakMa’had ‘Aly Al Wahdah Menerima Mahasiswa Baru
Artikulli tjetërDukung Larangan Cadar, Imam Masjid Perancis Diusir oleh Jamaah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini