Krisis Mesir: Antara Israel dan Peluang Ikhwanul Muslimin

SEJAK “badai”perubahan menghantam dunia Arab yang dimulai dengan “tsunami“ Tunisia, banyak pihak yang curigai bahwa negeri Zionis Israel tidak tinggal diam melakukan kasak-kusuk kepada sekutu-sekutunya (AS dan Eropa) agar menghalangi perubahan tersebut atau paling tidak menundanya agar muncul pengganti yang bisa diajak “kerjasama“.

Kecurigaan tersebut berdasar, sebab hampir seluruh bangsa Arab tetap mencap bahwa negeri Zionis itu adalah musuh utama dan bila kawasan ini diibaratkan tubuh maka Zionis adalah penyakit kanker yang tak pernah berhenti menggerogotinya. Bila muncul para pemimpin yang sejalan dengan aspirasi rakyat, itu berarti lonceng kematian bagi negeri Yahudi itu.

Setelah sempat beberapa hari sejak unjuk rasa, hari pertama pada 25 Januari lalu, dimana para pemimpin Israel memilih diam, akhirnya sikap mereka muncul juga ke permukaan yang membuktikan kecurigaan tersebut tepat adanya. Para pemimpin negeri Yahudi tersebut sangat alergi dengan gelombang perubahan yang saat ini terus meluas ke seantero dunia Arab karena khawatir bermunculan para pemimpin yang tidak lagi bisa diajak “bekerjasama“ atau minimal sulit diajak “mempermainkan“ bangsa Arab.

Pada saat sekutu utama Israel seperti AS dan Uni Eropa menekan agar alih kekuasaan secara damai di Mesir segera dilakukan, Tel Aviv malah sebaliknya, mengecam sikap sekutunya tersebut. Tekanan dari negara-negara Barat agar Presiden Mesir Hosni Mubarak segera turun dari jabatannya makin besar, Kamis (3/2), setelah korban terus berjatuhan dalam bentrokan antara kelompok penentang dan pendukung Mubarak.

Lima pemimpin utama Eropa, yakni Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol, mengeluarkan pernyataan bersama yang antara lain mendesak agar peralihan kekuasaan segera dilakukan di Mesir. ”Hanya peralihan yang cepat dan tertib menuju pemerintahan yang lebih representatif yang memungkinkan Mesir menghadapi berbagai tantangan ini. Peralihan ini harus dimulai sekarang,” kata pernyataan itu.

Pernyataan lima pemimpin Eropa ini memperkuat pernyataan Presiden AS Barack Obama, dua hari sebelumnya yang mendesak peralihan kekuasaan harus segera dilakukan.

Bila Pemerintah Mesir mengecam desakan AS dan Barat itu, adalah sesuatu yang wajar karena desakan tersebut dapat dikategorikan sebagai intervensi dalam negeri. Namun yang aneh dan menjadi tanya besar adalah bila negeri Zionis tersebut demikian bersemangat mengecam sikap para sekutunya itu seperti misalnya yang disampaikan oleh anggota parlemen Israel, Benjamin Ben Eliezer.

Eliezer mengatakan, AS tak menyadari bahaya yang mengancam Timur Tengah apabila pemilu demokratis digelar di Mesir dan kelompok Al Ikhwan al Muslimun (Ikhwan) menguasai parlemen Mesir. PM Israel Benyamin Netanyahu dalam pidato di parlemen, Rabu (2/2), juga kecewa dengan sikap para sekutunya dan menyebut, Iran dapat memanfaatkan situasi di Mesir untuk menciptakan ”Gaza baru”.

“Peristiwa (perubahan) di Mesir adalah peristiwa yang paling menyedot perhatian Israel sejak negeri itu berdiri hingga saat ini. Sebabnya jelas yakni Persetujuan Camp David karena perubahan di Mesir bisa membahayakan persetujuan tersebut karena Mesir adalah negara terbesar Arab yang paling berperan dalam konflik Arab-Israel,” papar Dr. Faiz Rashed, analis Arab asal Palestina kepada harian al-Watan, Oman, Jum`at (4/2).

Bagi penulis dan analis Arab lainnya, Abdul Bari Atwan menilai bahwa negeri Zionis itu sangat khawatir bila Persetujuan Camp David terganggu jika pemimpin Mesir pasca perubahan yang muncul nantinya tidak sesuai dengan harapannya karena terkait biaya pertahanan Israel. “Sebelum Camp David 1979 anggaran pertahanan Israel mencapai 30 % dari total pendapatan negara dan setelah persetujuan turun drastis menjadi 8 % saja,” paparnya, Ahad (6/2).

Menurut analis yang mukim di London itu, dengan pengurangan anggaran pertahanan tersebut maka negeri Zionis itu dapat menghemat sekitar 20 milyar dolar setahun yang dialokasikan untuk mengembangkan industri pertahanan, membiayai setiap perang atas Libanon dan para pejuang Palestina. Uang tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat aksi intelijen di dalam dan luar negeri untuk membunuh tokoh-tokoh perlawanan Arab terutama di Libanon dan Palestina.

Untuk lebih jelasnya bagaimana krisis di Mesir saat ini menurut kaca mata Israel alangkah baiknya juga, kita mengutip sebagian dari pernyataan para pemimpin negeri Yahudi yang dimuat sejumlah media Israel dalam sepekan belakangan ini.

Harian Haaretz Israel, Ahad (30/1) misalnya mengungkapkan tentang pesan pemerintah negeri Zionis itu kepada AS dan dunia Barat agar berhenti mengeritik rezim Mesir. Pemerintah Israel juga minta para dubesnya untuk menjelaskan kepada Barat bahwa keberadaan rezim akan membawa kepentingan Israel dan Barat secara umum.

Harian Yediot Aharonot edisi Ahad (30/1) juga mempublikasikan tulisan mantan menteri urusan keamanan Israel yang antara lain berisi pujian atas terpilihnya Wapres Mesir, Omar Sulaiman yang dinilainya sebagai tokoh yang komitmen terhadap Persetujuan Camp David, anti gerakan Islam dan sahabat karib negeri Yahudi itu.

Mantan Menteri Yoshe Pilin dalam artikelnya di harian Israel Today juga mengingatkan bahwa kejatuhan rezim sekarang dapat menjadi pukulan kuat terhadap kepentingan AS dan bencana bagi Israel. Pilin mengingatkan sekutunya agar tidak mengulangi kesalahan mantan Presiden Jimmy Carter yang tidak mendukung Sah Iran, Reza Pahlevi yang ditumbangkan revolusi rakyat pada 1979.

Mantan Dubes Israel di Kairo, Eli Shaked juga menulis di harian Yediot Aharonot yang antara lain menyebutkan “ tidak dapat dipungkiri bahwa rezim baru nanti di Mesir akan membahayakan perdamaian dengan Israel meskipun Elbaradae sebagai Presiden, tetap saja bukan Mesir seperti sebelumnya begitu juga bukan perdamaian seperti sebelumnya“. Koran Israel lainnya menyebutkan bahwa kejatuhan rezim Mesir dapat menimbulkan bencana ekonomi bagi Israel karena terpaksa menaikkan lagi anggaran pertahanan.

Paling tidak hasil kasak-kusuk Israel tersebut berhasil meredakan tekanan AS kepada rezim, meskipun tetap tidak bisa menahan roda perubahan yang terus menggelinding. Indikasi berkurangnya tekanan tersebut dapat dilihat dari pernyataan Utusan khusus AS untuk Mesir, Frank Wisner, Sabtu (5/2) seperti dikutip BBC, agar Mubarak tetap berkuasa (hingga masa jabatannya berkahir September depan) untuk mengarahkan perubahan.

Pernyataan Wisner itu menyusul kebijakan pengunduran diri sejumlah petinggi terkemuka Partai Demokratik Nasional (NDP) termasuk Sekjennya, Sofwat Shareef dan Sekretaris Politik, Gamal Mubarak, putera Presiden Hosni Mubarak. Bahkan Mubarak juga dikabarkan mengundurkan dari selaku ketua NDP. Para pemimpin internasional menyambut perubahan tersebut, meskipun kalangan penentang rezim di dalam negeri menilainya tidak terlalu berarti karena perubanan ini terkait urusan intern NDP.

Memang Washington bisa menjadi salah satu kunci bagi percepatan hengkangnya Mubarak dari kursi kepresidenan. Namun rakyat tetap sebagai kunci utama karena apabila unjuk rasa tak berhenti yang makin memperburuk perekonomian negara maka besar kemungkinan angkatan bersenjata akan berperan lebih besar terutama dengan mendesak Mubarak agar mengalihkan kekuasaan secara damai kepada Wapres.

Peluang Ikhwanul Muslimin
Yang lebih menjadi momok lagi bagi para pemimpin Zionis adalah kekhawatiran luar biasa akan kemungkinan gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) berkuasa di negeri Lembah Nil itu pasca perubahan nanti. Pasalnya, IM selama ini meskipun masih dalam status organisasi terlarang namun tetap mampu mengutus wakil-wakilnya ke parlemen sebagai opisisi terbesar selaku wakil-wakil independent (non parpol).

Pada pemilu 2005 misalnya, secara mengejutkan wakil-wakil dari IM berhasil meraih 88 kursi dari 420 total kursi parlemen Mesir atau sekitar 21 %. Khawatir pemilu 2005 terulang lagi partai berkuasa (NDP) pada pemilu terakhir November 2010 melakukan pemalsuan besar-besaran menyebabkan oposisi termasuk IM akhirnya memboikotnya pada putaran kedua sehingga parlemen saat ini adalah parlemen satu partai yang dianggap tidak sah oleh oposisi dan banyak tokoh negeri itu.

Selaku oposisi terkemuka dalam menghadapi rezim diktator selama ini maka banyak pihak yang menyebutkan tentang kemungkinan IM, yang didirikan Hassan Al-Banna pada 1928 di kota Ismailiyah Mesir itu, bakal muncul sebagai penguasa pasca perubahan tersebut. Apalagi kelompok oposisi sekuler Mesir saat ini tidak memiliki basis massa, juga tokoh-tokohnya dianggap tidak berpengalaman dibandingkan dengan tokoh-tokoh dari IM.

Guru besar sejarah di Universitas Colombia, AS, Profesor Richard Bulliet menulis artikel di harian Guardian, Inggris yang dikutip aljazeera.net Jum`at (4/2), juga mempredeksi IM bakal mewarnai pemerintahan Mesir pasca perubahan. Karenanya, ia menyerukan Presiden AS, Barack Obama agar menerima IM selaku bagian dari pemerintahan Mesir pasca Mubarak.

“IM selama ini menjadi oposisi utama menghadapi rezim diktator. Anggota-anggotanya juga menyebar di tengah masyarakat Mesir mulai dari tingkat paling atas hingga paling bawah. Mengenyampaingkan perannya akan membuat situasi menjadi tetap tidak jelas dan memancing konflik di masa datang,” paparnya sambil mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu jurdil akan melegitimasi keberadaan IM dan bahkan berpeluang meraih suara terbanyak di parlemen.

Sebenarnya pembicaraan kalangan pakar Barat tentang peluang dan kepantasan IM untuk berkuasa di negeri Piramida itu telah terdengar nyaring pada 2007, atau sekitar 2 tahun setelah pemilu 2005 saat IM meraih suara signifikan lewat wakil-wakilnya yang mengatasnamakan calon independen. Bagi kalangan pakar Barat yang fair melihat bahwa tidak ada masalah IM berkuasa karena gerakan ini mengusung Islam moderat yang bersedia menerima demokrasi sebagai sarana alih kekuasaan secara damai.

Sebuah hasil studi yang dilakukan oleh Robert Leiken dan Steven Brooke, dua peneliti dari Nixon Center bertajuk “Ikhwanul Muslimin Moderat“ lalu dipublikasikan oleh jurnal Foreign Affairs, menegaskan bahwa IM bisa sebagai alternatif politik moderat yang siap menerima demokrasi dengan menjadikan umat Islam sebagai sumber kekuasaan. Karenanya kedua peniliti tersebut memandang pentingnya dialog dengan IM.

Majalah Newsweek juga pernah memuat pemikiran IM menyangkut kekuasaan yang antara lain mengutip pemimpin IM di Yordania, Zaki Arshid yang menyatakan “kami berusaha untuk memperkokoh kebebasan berpendapat, pelaksanaan pemilu dan juga masuk pemerintahan“. Salah satu majalah terkemuka ini, juga beberapa kali mempublikasikan pandangan positif tentang IM yang disebutnya moderat dan mirip dengan Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki.

Dan tidak dipungkiri pula masih banyak pakar Barat yang sangat anti IM meskipun mereka mengakuinya sebagai gerakan moderat. Sebagai contoh, penulis Daniel Pipe yang dekat dengan pemerintahan AS dan dikenal anti IM, meskipun ia mengakui bahwa gerakan ini moderat karena berusaha menerapkan ajaran Islam tidak lewat kekerasan namun ia menilai doktrinnya tidak berubah yakni ingin menghancurkan HAM, merendahkan kaum wanita dan non Muslim.

Kenyataan di lapangan justeru membantah apa yang dinyatakan Pipe tersebut. Sebab justeru IM yang selama ini menjadi korban kesemena-menaan penguasa yang nota bene mendapat dukungan Barat. Sementara klaim Pipe tentang merendahkan kaum wanita dan non Muslim jelas tidak tepat karena doktrin Islam sangat mengharamkan hal tersebut.

Namun terlepas dari berbagai pendapat pakar Barat tersebut, penulis yang cukup lama berdomisili di negeri Lembah Nil itu, melihat bahwa persoalannya saat ini bukan peluang IM berkuasa di Mesir. Namun yang lebih utama adalah kesediaan gerakan ini untuk berkuasa karena bila berbicara peluang dan kepantasan, sudah jelas sangat berpeluang karena selama ini IM menjadi oposisi utama meskipun dengan mengatasnamakan independen disamping memiliki akar massa yang luas.

Penulis melihat IM belum siap berkuasa paling tidak untuk masa 5 tahun kedepan pasca perubahan agar tidak dianggap memanfaatkan situasi menuju kursi kekuasaan. Yang akan difokuskan adalah memperkuat posisinya di parlemen karena parlemen nantinya benar-benar menjadi pengawas eksekutif sehingga eksekutif tidak bisa sewenang-wenang lagi seperti rezim berkuasa sebelumnya.

Hasil di parlemen bisa menjadi tolok ukur kekuatan massanya yang masih setia mendukung dan ada baiknya pula, gerakan ini membuat parpol baru sebagai kendaraan politiknya yang namanya tidak ada embel-embel Islam, meskipun pasca perubahan nantinya akan menjadi gerakan yang terlegitimasi setelah 57 tahun ilegal ketika Presiden Gamal Abdul Nasser pada 1954 menyatakan IM sebagai gerakan terlarang. Dalam hal ini, mungkin dapat mencontoh Turki.

Yang jelas pembicaraan tentang peluang gerakan Islam di dunia Arab untuk berkuasa baik lewat lembaga legislatif maupun eksekutif makin nyaring, sejak badai perubahan mulai menghembus dari Tunisia. Penulis sependapat dengan para analis yang menyebutkan bahwa model Turki atau yang serupa dengannya bisa menjadi laternatif bagi gerakan Islam di Arab, bukan model Iran yang mengedepankan Wilayatul Faqih (kekuasaan pemuka agama). Wallahu A`lam. * [Oleh: Musthafa Luthfi, Sana`a, 3 R. Awal 1432 H/hidayatullah.com]