YOGYAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) ke IV di Kantor DPRD Kota Yogyakarta, Jalan Ipda Tut Harsono No.43, Kota Yogyakarta, pada Ahad (9/02/2020).
Pada kegiatan tersebut hadir Ustaz Mujiantok, Ustaz Adi dan Ustaz Busur Ali Al Hafidz dari utusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Wahdah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Ustaz Mujiantok menyampaikan perlunya internalisasi Visi dan Misi Lembaga kepada seluruh kader.
Visi yang dimaksud menurut dia adalah ”Wahdah Islamiyah Menjadi Ormas Islam Yang Eksis Secara Nasional Pada Tahun 1452 H/2030 M”.
“Alhamdulillah Wahdah Islamiyah Sleman telah memenuhi beberapa makna eksis dari penjabaran visi yang dimaksud. Sebagai salah satu contoh adalah legalitas lembaga yang sudah teregistrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman,” jelas dia.
Dia menambahkan, hal ini mesti ditindaklanjuti dengan mewujudkan makna eksis yang lain, yang ada pada penjabaran Visi lembaga. “Yang pada garis besarnya dapat dimaknai dengan Optimalisasi peran lembaga dalam memberikan kontribusi positif yang nyata bagi umat khususnya di Kabupaten Sleman,” ujar Ustaz Mujiantok.
Eksis yang dimaksud dalam visi Wahdah Islamiyah adalah:
- Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di semua Provinsi di Indonesia,
- Terbentuknya DPD sebanyak minimal 80% dari jumlah kabupaten/ kota di seluruh Indonesia,
- Memiliki lembaga pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di DPD (kabupaten/kota),
- Memiliki kader sebanyak 5% dari populasi muslim,
- Tersedianya 4 orang alumni Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (Ma’had ‘Aly Al Wahdah) dan sejenisnya (dalam dan luar negeri), 4 orang alumni Tadribuddu’at dan 5 orang alumni Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri, serta 1 orang alumni Tahfidzul Qur’an yang terlibat secara aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing di tiap DPD,
- Keberadaan lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat di tiap DPD. Dikenal dan diakui diukur dengan: (a) Adanya kemitraan yang ditandai dengan adanya MoU dengan pihak ketiga setidak-tidaknya dalam hal pengembangan dakwah, pendidikan, atau sosial. (b) Adanya Legalitas dari Pemerintah,
- Tersedianya sarana-sarana operasional dan sarana-sarana penunjang yang memadai. Setidak-tidaknya berupa kantor, masjid, dan sarana pendidikan,
- Memiliki unit usaha sebagai sumber dana-dana rutin,
- Memiliki unit kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat,
- Memiliki media dakwah dan informasi,
- Memiliki lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah.
(*IY)
