Ber-Islam, Berbudaya

Oleh: Basri

Di tingkat lokal, yang patut dicermati adalah suasana pilkada (pemilihan kepala daerah) dalam kaitannya dengan dakwah Islam. Meski Slamet tidak menghubungkannya dengan Pilkada di Sulsel (walikota dan bupati), buku karya Syarifuddin Jurdi ini layak untuk menjadi referensi di tengah-tengah makin derasnya arus politik di Sulsel.

Di tingkat pusat, kasus Monas patut dihayati di hati. Sejauhmanakah "gerakan" memperbaiki syariah itu berdampak positif pada gerakan Islam? Di mana letak moral bangsa dalam kasus kekerasan itu?

Kembali ke Slamet, yang layak dicermati dalam perbaikan moral, katanya, tidak hanya pada elite politik sekular, tetapi juga elite politik ideologis. Slamet pun memisalkan gerakan Islam. Slamet memang tidak menjangkau kekerasan dalam "internal" Islam melalui tulisan dalam buku yang diantarnya pada cetakan I, Mei 2006 itu. Namun, kondisi yang dikemukakan punya relevansi yang patut direnungi.

"Mereka telah tercemar atau mencemarkan diri dengan tindakan-tindakan kejahatan politik, kejahatan moral, dan kejahatan sosial. Dengan memperbaiki moral bangsa itulah awal dari upaya gerakan Islam nasional dan lokal dalam membangun peradaban yang ‘khairah ummah’, peradaban yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan," tulis Slamet (hal 24-25).

Sebagai peradaban yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tentu saja peradaban yang dimaksud Slamet adalah sebuah tatanan kehidupan yang di dalamnya dihuni oleh manusia-manusia jujur dan amanah. Kehidupan mereka dalam sistem sosial, politik, dan budaya didesain untuk ditaati dan dijunjung tinggi, dan bukan untuk dilanggar. Sebuah desain moralitas bangsa yang memancarkan kesejukan rahmatan lilalamin.

Dimensi-dimensi kemanusiaan dalam kehidupan "ber-Islam" dan "berbudaya" inilah yang menjadi studi kritis Syarifuddin dalam memandang nalar politik Wahdah Islamiyah. Pemahaman mendalam Syarifuddin tentang Wahdah Islamiyah tampak melalui kemampuannya mengkaji latar belakang dan arah ideologis Wahdah Islamiyah di tengah-tengah kehidupan politik sekarang. Syarifuddin bahkan mengawali tulisannya dalam buku 372 halaman ini dengan menempatkan kajian tentang "Islam dan Politik di Tingkat Lokal: Tafsir Politik atas Aktivitas Keagamaan Wahdah Islamiyah".

Dalam bagian ini, Syarifuddin yang lahir di Ngali/Bima, NTB itu, menyegarkan kembali wawasan pembaca tentang eksistensi Islam. Katanya, makna universal risalah Islam adalah memberikan apresiasi yang baik terhadapp pluralisme, menghargai budaya lokal, dan bahkan kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat tidak serta merta melenyapkan seluruh sendi kebudayaan masyarakat.

"Meskipun demikian, Islam tetap hadir sebagai ‘pembersih’ seluruh praktik kehidupan umat Islam yang tidak berdasarkan kepada sumber kebenaran yaitu risalah Islam (Alquran dan hadis)," tulis Syarifuddin (hal 30).

Pada bagian lain, buku ini memaparkan bahwa Wahdah Islamiyah merupakan potret gerakan Islam lokal yang berbasis kesadaran. Wahdah Islamiyah merupakan salah satu dari gerakan Islam yang perlahan-lahan telah melakukan ekspansi ke pelbagai daerah, benar-benar merupakan suatu kegiatan keagamaan yang berorientasi spiritual, keimanan, intelektual, dan pembinaan. Wahdah merupakan potret gerakan Islam lokal berbasis pada teologi kesadaran untuk membebaskan umat Islam dari belenggu materialisme, hedonisme, dan kapitalisme menuju pada pola kehidupan yang fitrah. (hal 145).

Lantas bagaimana persentuhan Islam dengan kekuasaan? Dalam catatan Syarifuddin yang menyelesaikan S-3-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini, Islam diperkirakan menguasai wilayah politik secara dominan di nusantara pada abad 14-18. Sebelumnya, kerajaan-kerajaan nusantara dikuasai oleh pengaruh Hindu-Budha.

Islam hadir di tengah-tengah kekuasaan sebagai sebuah kekuatan politik. Tujuannya untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, mencerahkan umat, dan memberantas seluruh penyimpangan ritual umat manusia yang berbaur dengan budaya animisme. Islam pada posisi ini menjadi perekonstruksi peradaban. Ajaran Islam tidak semata-mata memberikan keteladanan moral, tetapi untuk membangun kembali sendi-sendi kehidupan bangsa yang telah dibangun oleh budaya Hindu-Budha.
Lintasan sejarah ini mencerahkan kita bahwa risalah kebenaran (Islam) tidak mejauhkan diri dari wilayah kekuasaan politik. Malah sebaliknya, dari kekuasaan politiklah Islam dapat berkembang. Untuk itu, Islam "berkewajiban" secara politis "merawat" kekuasaan. Paling tidak Islam tidak boleh "dibutakan" untuk memandang "hiruk-pikuk lalulintas" politik dan kekuasaan di hadapannya.

Dalam konteks masyarakat Sulsel, momentum Pilkada, baik pemilihan walikota, maupun bupati, merupakan "lalulintas" politik yang mau tidak mau bersentuhan dengan ideologi Islam. Dan, buku yang ditulis mantan ketua Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Pencinta Musalah Unhas ini, layak dijadikan referensi, terutama dalam mengemban amanah kemanusiaan sebagaimana ditulis Slamet tadi dalam kata pengantarnya.

Syarifuddin mencontohkan keterlibatan elite agama (Islam) dalam kampanye parpol pemilu 2004. Banyak penilaian miring dari pelbagai kalangan. Termasuk istilah menjual "ayat kursi" untuk memperoleh kursi. Meskipun demikian, Syarifuddin menyarankan bahwa kehadiran elite agama dalam wilayah politik praktis tetap diperlukan, sepanjang mereka mampu menjadi pendorong bagi terwujudnya kehidupan politik yang lebih bermoral, penuh dengan kesantunan, kejujuran, keadilan, dan secara serius bergerak untuk membongkar kezaliman kekuasaan yang selama ini penuh dengan kepalsuan.

"Tampaknya, penilaian terhadap posisi elite agama yang terlibat dalam politik, ditopang oleh pelbagai motif, terutama kepentingan agar mereka tetap menjadi pilar kultural yang efektif untuk menyadarkan umat." (hal 139).

Apapun aktivitas elite agama dalam Pilkada di Sulsel (walikota dan bupati), mereka harus tetap pada rel prinsip dakwah sebagaimana diserukan buku ini bahwa dakwah bermuatan moral dan etis, berorientasi kepada kesadaran umat untuk dapat beragama sesuai dengan ajaran agamanya yang otentik. Mungkin karena sekaitan dengan prinsip dakwah inilah sehingga Syarifuddin pada bagian akhir buku ini membahas juga Wahdah Islamiyah dalam kaitannya dengan isu terorisme. Pembahasan ini merupakan klarifikasi konseptual dan menepis pelbagai tuduhan terhadap isu-isu terorisme tersebut.

Namun, terorisme dalam makna tindak-tindak kekerasan, menyepelekan nilai-nilai ber-Islam dan berbudaya, menyepelekan hati, bahkan nyawa sesama umat, patut menjadi perlawanan universal. Nilai-nilai agama harus dijiwai kembali pada tataran yang paling hakiki.

Penulis bersyukur di-Islamkan (disunat) dalam sebuah ritual religius di kampung ketika usia enam tahun. Hari-hari berikutnya, penulis lebih banyak "di-Islamkan" oleh masyarakat kultural yang notabene tidak mengenal organisasi Islam. Malah ada yang jarang ke masjid. Namun, nilai-nilai Islami sangat mengakar dalam kultur kampung itu.

Penulis bahkan "di-Islamkan" oleh Kristiani yang banyak "membisik" soal hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan.

Sampai detik ini, penulis pun terus "di-Islamkan" oleh individu-individu yang lain. Toh, ada tetua yang mengatakan, "Pada mallipa’ gawu manengmi makkekkuaE". (Bugis: Kita sekarang semuanya masih bersarung biru). Kalimat ini berisi petuah bahwa sekarang, tidak ada yang paling benar di antara kita, selain kebenaran yang didukung oleh hubungan individu yang satu dengan yang lainnya.

Tampaknya, kesempurnaan diri, ada pada kelebihan sekaligus kekurangan pada diri orang lain. Maka, mengapa sampai hati menggores dan melukai hati individu-individu di sekitar kita? (0811416114)  Sumber: Fajar.co.id